Sopir Dump Truck Sulut Geruduk DPRD & Kantor Gubernur, Dosen Hukum Unsrat: Ini Bukti Ada Mafia Solar!
News Buroko- Aksi unjuk rasa kembali mewarnai Ibu Kota Sulawesi Utara. Ratusan sopir dump truck yang tergabung dalam Aliansi Sopir Dump Truck Sulawesi Utara mendatangi dua lokasi strategis, yakni Gedung DPRD Provinsi Sulut dan Kantor Gubernur Sulut di Manado, Aksi ini bukan tanpa alasan, melainkan bentuk luapan kekecewaan setelah berhari-hari bahkan berminggu-minggu—dihadangkan pada antrean panjang untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi.
Baca Juga : Unsrat Manado Gelar Pengukuhan Kolosal Delapan Guru Besar Sekaligus
Para sopir mengeluhkan betapa sulitnya mendapatkan hak mereka atas solar bersubsidi di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Sulut. Kelangkaan ini tidak hanya menguras waktu dan tenaga, tetapi juga secara langsung menggerus pendapatan dan mengancam mata pencaharian mereka serta kelancaran proyek-proyek konstruksi dan pertambangan yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Merespon aksi protes ini, Dosen Hukum dari Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Eugenius Paransi, S.H., M.H., angkat bicara dan menyorotinya dari sudut pandang hukum dan keadilan. Menurutnya, aksi demonstrasi ini adalah bentuk ekspresi kekecewaan yang sah dan dilindungi undang-undang.
Melakukan aksi adalah hak konstitusional setiap warga negara
Jadi, ini merupakan bentuk nyata dari kekecewaan mendalam yang mereka rasakan akibat situasi yang terjadi di lapangan, tegas Eugenius. Lebih lanjut, akademisi ini dengan berani mengindikasikan adanya permainan kotor di balik fenomena antrean panjang dan kelangkaan solar tersebut. Ia menuding ada kemungkinan praktik ‘mafia BBM’ yang sengaja membatasi distribusi solar untuk keuntungan segelintir pihak.
Ini bukan sekadar masalah teknis atau kelangkaan stok semata
Saya curiga ada permainan yang tidak sehat, ada ‘mafia’ yang bermain sehingga masyarakat kecil, dalam hal ini para sopir, yang terus menjadi korban,” ujarnya.
Eugenius menegaskan bahwa pengawasan dan penindakan terhadap praktik semacam ini merupakan tugas utama aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Ia menekankan pentingnya transparansi dan integritas di setiap level SPBU.
“Jangan sampai terjadi main mata antara para agen atau oknum di SPBU dengan jaringan mafia ini. Jika ini dibiarkan, masyarakatlah yang terus dirugikan. Pengawasan harus ketat dan independen,” serunya.
Dosen yang kerap menyoroti isu hukum ini juga menyayangkan berbagai kasus dugaan mafia BBM di masa lalu yang seolah-olah tenggelam dan tidak pernah tuntas diproses secara hukum. Menurutnya, ketiadaan kepastian hukum justru menjadi pupuk bagi praktik ilegal untuk terus berkembang.
“Jika tidak ada penegakan hukum yang tegas dan konsisten, para pelaku mafia ini akan merasa kebal dan bebas berbuat semaunya. Oleh karena itu, diperlukan keseriusan dan komitmen nyata dari aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dan menindak tegas jaringan mafia BBM ini, tanpa pandang bulu,” papar Eugenius dengan tegas.
Sebagai penutup, ia menyampaikan harapan dan seruan langsung kepada pimpinan tertinggi kepolisian di daerah.
“Saya berharap setiap laporan dan kasus terkait permainan BBM ini bisa dituntaskan dengan baik, baik di tingkat Polres maupun Polda Sulut. Semoga Bapak Kapolda Sulut bisa bersikap tegas dan mengambil langkah-langkah konkrit dalam menyelesaikan berbagai kasus yang meresahkan masyarakat Sulut ini,” pungkas Eugenius, mengakhiri pernyataannya.
Aksi ini menyisakan tanya besar bagi publik: akankah keluhan para sopir dan analisis tajam dari kalangan akademisi ini benar-benar ditindaklanjuti oleh pihak berwenang, atau hanya akan menjadi headline sesaat sebelum kembali tenggelam dalam antrean solar berikutnya?
