Kenaikan UMP 2026 Mulai Digodar, Pemerintah Pastikan Proses Berjalan dengan Libatkan Buruh dan Pengusaha
News Buroko- Isu kenaikan Upah Minimum Provinsi UMP untuk tahun 2026 resmi masuk ke dalam agenda pembahasan pemerintah. Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yassierli, menegaskan bahwa proses formulasi kenaikan upah tersebut saat ini masih berlangsung intensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Baca Juga : Enam Grand Finalis Perebutkan Dua Tiket Ke Jakarta Di BRI 2025 Korwil V
“Ini (UMP) sedang proses, ditunggu saja. Prosesnya, kita sedang mengembangkan konsep. Ada kajian (terkait kenaikan UMP) ini, ya,” ujar Menaker Yassierli saat ditemui di sela-sela acara Indonesia International Sustainability Forum (IISF) di Jakarta
Namun, pernyataan singkat itu hanya sebagian kecil dari gambaran besar yang sedang dirajut. Pemerintah tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan yang akan berdampak pada kehidupan puluhan juta pekerja dan kelangsungan dunia usaha di Indonesia.
Dialog Sosial: Kunci Pencarian Titik Temu
Menaker Yassierli menekankan bahwa langkah yang sedang diambil bukan sekadar perhitungan matematis di atas kertas. Pemerintah secara aktif telah memulai dialog sosial sebagai wadah untuk menampung aspirasi dari kedua belah pihak yang paling berkepentingan: para pekerja dan asosiasi pengusaha.
“Kemudian juga sudah ada sosial dialog, ya, mendengar aspirasi dari buruh, dari pengusaha. Kemudian Dewan Pengupahan Nasional juga sudah mulai melakukan rapat-rapat,” jelasnya.
Pendekatan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mencari formula yang adil dan berimbang. Di satu sisi, tuntutan kenaikan upah untuk memenuhi kebutuhan hidup layak harus didengarkan. Di sisi lain, kemampuan dan daya saing dunia usaha juga harus menjadi pertimbangan agar tidak memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) atau menghambat investasi.
Waktu Masih Luas, Kajian Harus Matang
Menanggapi kekhawatiran akan keterlambatan, Menaker menegaskan bahwa waktu persiapan menuju penetapan UMP 2026 masih cukup longgar. “Tunggu saja, masih ada waktu, kok,” ujarnya.
Jeda waktu ini akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menyelenggarakan kajian yang komprehensif dan mendalam. Yassierli menyatakan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan segala usulan dan faktor yang relevan.
“Semuanya harus dipertimbangkan, jadi (kita harus) mempertimbangkan banyak hal. Artinya ada faktor regulasi yang harus kita pertimbangkan,” tambahnya.
Putusan MK Nomor 168: Pedoman Utama yang Tidak Boleh Diabaikan
Salah satu poin kunci yang ditekankan oleh Menaker adalah komitmen pemerintah untuk berpedoman pada Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168. Putusan landmark ini telah mengubah paradigma penetapan upah minimum dengan mewajibkan beberapa variabel utama dalam perhitungan.
“Putusan MK itu nomor satu, itu yang harus kita jalankan dulu, baru kita lihat nanti yang terbaik untuk Indonesia seperti apa,” tegas Yassierli.
Berdasarkan putusan MK tersebut, kenaikan UMP harus mempertimbangkan:
-
Tingkat Inflasi di provinsi tersebut.
-
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi.
-
Indeks Tertentu yang merefleksikan kondisi ekonomi.
-
Yang terpenting, adalah pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Usulan Awal dari KSPI: Kenaikan 8,5% hingga 10,5%
Sementara pemerintah masih melakukan kajian, pihak serikat pekerja telah lebih dulu melayangkan usulannya ke meja perundingan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, secara resmi mengusulkan kenaikan UMP untuk tahun 2026 berada pada rentang 8,5 persen hingga 10,5 persen.
“KSPI dan Partai Buruh mengusulkan upah minimum tahun 2026 naik sebesar 8,5 persen sampai dengan 10,5 persen,” kata Said Iqbal di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Usulan ini nantinya akan menjadi salah satu bahan pertimbangan utama dalam dialog sosial dan rapat-rapat Dewan Pengupahan Nasional. Perdebatan untuk menemukan angka final yang dapat diterima semua pihak diprediksi akan menjadi proses yang alot, namun necessary untuk mencapai kesepakatan yang berkelanjutan.
