Bupati Boltim Tegaskan Komitmen Pembangunan Berkualitas dalam Penyusunan RKPD 2026 Sinergi dengan Provinsi Sulut untuk Wujudkan Boltim Sejahtera
News Buroko- Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Pemkab Boltim) kembali menegaskan komitmennya dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berkualitas, partisipatif, dan berorientasi pada hasil. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan aktif dalam Bupati Boltim Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) tentang RKPD Tahun 2026, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Sulut.
Baca Juga : Tiga Desa di Sulawesi Utara Jadi Percontohan Program CABI Cegah Wabah ASF
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Asisten Administrasi Umum, Hardiman Pasambuna, SH , mewakili Bupati Boltim, Oskar Manoppo, SE, MM Turut hadir perwakilan dari berbagai perangkat daerah, antara lain, BPKPD, Inspektorat Daerah, serta Bagian Hukum Setda Boltim , menunjukkan keseriusan Pemkab Boltim dalam memastikan dokumen perencanaan ini disusun secara komprehensif dan akuntabel.
Fokus pada Perencanaan yang Berbasis Data dan Berdampak Nyata
Dalam sambutannya, Hardiman Pasambuna menyampaikan pesan Bupati bahwa penyusunan RKPD 2026 harus berlandaskan pada data yang valid, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan memuat program-program prioritas yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat .
“Kami tidak ingin RKPD sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan sebuah peta jalan yang jelas dan terukur. Setiap masukan dari rapat fasilitasi ini akan kami tindaklanjuti untuk memastikan perencanaan pembangunan Boltim semakin matang dan berkualitas,” tegas Hardiman
Sinergi dengan Provinsi untuk Pembangunan yang Selaras
Fasilitasi ini dipimpin oleh Fransisca Kaeng, S.Pi., Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Bappeda Provinsi Sulut , yang menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 . Ia menekankan pentingnya peran Gubernur Sulut dalam melakukan pelatihan dan evaluasi terhadap RKPD kabupaten/kota, guna memastikan keselarasan dengan kebijakan provinsi dan nasional.
Sementara itu, Kepala Bappeda Boltim, Ir. James HD Kinontoa , memaparkan bahwa RKPD 2026 disusun dengan mengacu pada Permendagri No. 86/2017 dan No. 10/2025 , sekaligus menjadi penjabaran awal dari Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Boltim 2025–2029 .
Visi dan Tema Pembangunan 2026 Fokus pada Infrastruktur, Tata Kelola, dan Inovasi
Visi pembangunan Boltim 2025–2029 adalah:
“Bangkit Bekerja Membangun Desa Menuju Bolaang Mongondow Timur Sejahtera dan Berkelanjutan.”
Berdasarkan visi tersebut, tema pembangunan tahun 2026 yang dirumuskan adalah:
“Penguatan landasan infrastruktur, tata kelola pemerintahan, dan sumber daya berbasis inovasi dan penyelarasan regulasi.”
Beberapa program prioritas yang akan menjadi fokus meliputi:
✔ Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan
✔ Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
✔ Penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan
✔ Pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas desa
Selanjutnya Langkah Menunggu Pengesahan dan Implementasi
Setelah proses fasilitasi ini, Pemkab Boltim akan menunggu hasil resmi dari Pemprov Sulut sebelum menetapkan Ranperkada RKPD 2026 sebagai dokumen hukum yang mengikat. Dengan demikian, seluruh program pembangunan dapat dilaksanakan secara terukur, transparan, dan berkelanjutan.
Bupati Oskar Manoppo berharap, melalui perencanaan yang matang ini, Boltim dapat semakin maju, sejahtera, dan menjadi contoh pembangunan berbasis data serta inovasi di Sulawesi Utara.
